YS Bos Skincare Ilegal Masih Ditahan, Kendaraan Dipinjam-Pakaikan: BPOM Ungkap Temuan Bahan Berbahaya
- account_circle Rizky Hidayatullah
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- visibility 88
- comment 0 komentar
- print Cetak

GAMBAR: Ilustrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOTA PALU, HALOPALU.COM – Lanjutan perkembangan penanganan kasus dugaan produksi dan peredaran kosmetik ilegal yang kembali menyeret seorang pemilik usaha skincare berinisial YS di Kota Palu mulai menemukan titik terang. Namun, di balik proses pemeriksaan yang masih berlangsung, sejumlah persoalan penting justru memunculkan pertanyaan baru: bagaimana produk yang diduga ilegal masih dapat beredar, sejauh mana pengawasan terhadap jaringan reseller, dan bagaimana aparat memastikan seluruh barang bukti tetap berada dalam penguasaan penyidik?
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah YS diduga kembali tersandung perkara serupa, meskipun pernah menjalani hukuman pidana penjara selama lima bulan.
Dalam pemberitaan HaloPalu.com pada 25 September 2026 (Baca berita sebelumnya: disini), disebutkan bahwa YS diduga diamankan dalam kegiatan penindakan BPOM Palu pada 24 September 2026. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan produksi dan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan penelusuran pemberitaan tersebut, YS sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima bulan oleh Pengadilan Negeri Palu pada 21 Mei 2025 dalam perkara produksi atau peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu.
Kini, perkembangan terbaru mengungkap bahwa proses pemeriksaan terhadap YS masih berlangsung. Polda Sulawesi Tengah dan BPOM Palu memberikan penjelasan mengenai status penahanan, pengamanan barang bukti, hingga dugaan masih beredarnya produk kosmetik tersebut melalui jaringan reseller.
Polda Sulteng Tegaskan YS Belum Dibebaskan
Isu mengenai dugaan bebasnya YS sempat berkembang di tengah masyarakat. Informasi tersebut kemudian diklarifikasi oleh Kasikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, Kompol Gusti Bagus Ngurah Permadi, S.H.
Ia menjelaskan bahwa penanganan perkara produksi dan peredaran kosmetik ilegal tersebut berada dalam proses penyidikan PPNS BPOM Palu. Polda Sulteng dalam perkara ini menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyidikan.
“Terkait kasus produksi dan peredaran kosmetik ilegal yang sedang didalami BPOM Palu. Polda Sulteng sebatas mendampingi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa YS saat ini masih berada dalam penahanan di Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik BPOM.
“Yang bersangkutan dititip di tahanan Polda Sulteng, untuk menjalani serangkaian pemeriksaan oleh PPNS BPOM Palu.”
Lebih lanjut, Kompol Gusti Bagus secara tegas membantah informasi yang menyebutkan bahwa tersangka telah dibebaskan.
“Menjawab isu bahwa tersangka bebas itu tidak benar. Saya pastikan itu informasi hoax. Tersangka YS sampai saat ini masih dalam penahanan di Polda Sulteng,” tegasnya.
Keterangan tersebut menjadi klarifikasi penting untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hingga keterangan diberikan, status YS adalah masih menjalani penahanan dan proses pemeriksaan belum dinyatakan selesai.
Kendaraan Tidak Ditahan, Bagaimana Pengawasan Barang Bukti?
Selain persoalan status penahanan, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai kendaraan milik tersangka yang tidak ikut ditahan.
Kompol Gusti Bagus menjelaskan bahwa kendaraan tersebut tidak ditahan karena adanya permohonan pinjam pakai yang diajukan kuasa hukum tersangka kepada penyidik BPOM Palu dengan disertai jaminan.
“Terkait kendaraan tersangka, tidak ditahan dikarenakan permintaan pinjam pakai melalui penyidik BPOM Palu. Kami sebatas memberikan saran dan masukkan saja, itupun apabila kami diminta pendapat terkait penyidikkannya. Perihal administrasi penyidik BPOM lah yg melengkapi. Kami hanya sifatnya mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan bantuan teknis dan taktis kepada PPNS,” ungkapnya.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa tidak semua barang yang berkaitan dengan perkara harus selalu berada dalam penguasaan fisik penyidik selama proses berjalan, sepanjang mekanisme pinjam pakai memang dibenarkan dan persyaratannya dipenuhi.
Meski demikian, aspek pengawasan terhadap barang yang dipinjam-pakaikan tetap menjadi hal penting. Publik perlu mendapatkan kepastian bahwa barang tersebut tidak dialihkan, dihilangkan, atau mengalami perubahan yang dapat menghambat kepentingan pembuktian.
Dalam konteks ini, penjelasan mengenai jaminan, identitas pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengembalian kendaraan menjadi bagian dari transparansi penanganan perkara.
BPOM: Pemeriksaan Masih Berlangsung, Seluruh Barang Bukti Diamankan
Dari sisi penyidikan teknis, Ketua Tim Penindakan BPOM Palu, Intan Komala Rustanti, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap YS masih berlangsung.
Menurutnya, penyidik BPOM telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan aktivitas produksi kosmetik ilegal.
“Bahwa benar, pemeriksaan tersangka YS sampai saat ini masih berlangsung terkait kasus produksi dan peredaran kosmetik ilegal. Semua barang bukti sudah kami amankan. Baik bahan baku, alat produksi, pengemas beserta barang bukti lainnya dalam pengawasan penyidik,” jelas Intan.
Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak hanya diarahkan pada produk jadi yang beredar di pasaran, tetapi juga mencakup aspek produksi.
Pengamanan bahan baku, peralatan produksi, dan kemasan dapat membantu penyidik menelusuri proses pembuatan produk, karakteristik barang yang diproduksi, serta keterkaitannya dengan dugaan aktivitas distribusi.
Namun, rincian jumlah barang bukti, jenis bahan yang ditemukan, hasil pengujian laboratorium, serta cakupan produk yang telah ditelusuri belum disampaikan secara terbuka dalam keterangan wawancara ini.
BPOM Bantah Ada Informasi yang Disembunyikan
Di tengah berkembangnya perhatian publik, BPOM Palu juga menanggapi kemungkinan munculnya dugaan bahwa terdapat informasi yang tidak disampaikan kepada masyarakat.
Intan menegaskan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“BPOM Palu menjamin proses semua pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ada isu bahwa ada hal yang disembunyikan dari proses ini. Dengan tegas kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Selama tidak menyangkut isi berita acara pemeriksaan akan kami sampaikan secara proporsional,” ujarnya.
Keterbukaan informasi memang menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Namun, transparansi juga harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan penyidikan. Tidak seluruh informasi dalam perkara pidana dapat diumumkan kepada publik, khususnya materi yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan, strategi penyidikan, dan alat bukti yang masih perlu didalami.
Karena itu, informasi mengenai perkembangan perkara tetap perlu disampaikan secara proporsional tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
Produk Diduga Masih Beredar, BPOM Soroti Jaringan Reseller
Salah satu persoalan yang paling menarik perhatian dalam perkembangan kasus ini adalah masih adanya produk yang diduga ilegal ditemukan di pasaran.
Pertanyaan kemudian muncul: apakah aktivitas distribusi masih berlangsung atau produk yang ditemukan merupakan sisa stok sebelum penindakan?
Ketua Tim Penindakan BPOM Palu menjelaskan bahwa kemungkinan produk yang masih beredar merupakan stok lama yang telah terlanjur didistribusikan kepada jaringan reseller.
“Terkait masih adanya barang tersangka YS yang masih beredar di pasaran kemungkinan itu stok lama yang sudah tersalurkan ke jejaring resellernya. BPOM Palu juga sudah menghimbau kepada reseller untuk tidak memasarkan produk ilegal tersebut,” ungkap Intan.
Penjelasan ini membuka persoalan yang lebih luas daripada sekadar aktivitas produksi. Sebab, ketika suatu produk telah masuk ke jaringan pemasaran, penghentian produksi tidak otomatis menghentikan peredarannya.
Produk yang sudah berada di tangan reseller berpotensi tetap ditawarkan kepada konsumen melalui toko fisik, media sosial, maupun saluran penjualan lainnya.
Dalam situasi seperti ini, pengawasan perlu menjangkau seluruh rantai distribusi, mulai dari produsen, pihak yang menyimpan barang, reseller, hingga saluran penjualan kepada konsumen.
BPOM juga memberikan peringatan kepada reseller yang masih nekat memasarkan produk tersebut.
“Bagi reseller yang masih ngotot untuk menjual maka akan dikenakan diproses hukum. Karena dianggap ikut serta merta memasarkan produk yang melanggar hukum,” tegasnya.
Peringatan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam rantai distribusi tidak hanya menjadi persoalan produsen. Pihak yang turut memasarkan produk juga dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila unsur pelanggaran dan pertanggungjawabannya terpenuhi.
Meski demikian, penentuan keterlibatan masing-masing reseller tetap harus berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan semata-mata karena pernah memiliki hubungan penjualan dengan produsen.
BPOM Ingatkan Keluarga dan Kuasa Hukum Tersangka
Tidak hanya menyasar jaringan reseller, BPOM Palu mengaku telah memberikan imbauan kepada keluarga YS agar tidak melakukan aktivitas serupa selama proses hukum berlangsung.
Intan mengatakan pihaknya telah mengingatkan keluarga tersangka untuk tidak melanjutkan produksi maupun pemasaran kosmetik yang diduga ilegal.
“Tak hanya itu, kami juga sudah mengingatkan keluarga tersangka YS untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum serupa. Melanjutkan produksi atau memasarkan kosmetik ilegal. Konsekuensinya akan ditindak tegas sebagaimana yang saat ini dialami tersangka YS,” jelasnya.
Imbauan serupa juga disampaikan melalui kuasa hukum tersangka.
“Pesan yang sama juga kami sampaikan melalui kuasa hukumnya untuk sama-sama menjaga jangan sampai ada kejadian yang sama berulang,” tambahnya.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa BPOM tidak hanya berfokus pada pemeriksaan terhadap tersangka, tetapi juga berupaya mencegah kemungkinan berlanjutnya aktivitas produksi maupun distribusi melalui pihak-pihak yang berada di sekitar tersangka.
Akan tetapi, penting untuk ditegaskan bahwa hubungan keluarga atau hubungan profesional dengan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban hukum tetap harus didasarkan pada perbuatan dan bukti masing-masing pihak.
Temuan Kandungan Bahan Berbahaya, Ancaman bagi Konsumen
Persoalan dalam perkara ini tidak berhenti pada aspek legalitas produk.
Intan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM Palu, kosmetik yang diduga diproduksi dan diedarkan YS tidak hanya tidak mengantongi izin, tetapi juga ditemukan mengandung bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
“Selain tidak mengantongi izin, hasil pemeriksaan BPOM Palu, kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tersangka YS didapati kandungan bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu aspek paling serius dalam perkara ini.
Sebab, kosmetik merupakan produk yang digunakan langsung pada tubuh manusia, terutama kulit. Produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu berpotensi menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunanya.
Namun, untuk memberikan gambaran risiko secara lebih akurat kepada masyarakat, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai jenis bahan berbahaya yang ditemukan, konsentrasinya, hasil pengujian laboratorium, serta dampak kesehatan yang secara ilmiah dapat dikaitkan dengan paparan bahan tersebut.
Informasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya dugaan bahaya, tetapi juga memahami risiko yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah.
BPOM Minta Masyarakat Tidak Menggunakan Kosmetik Ilegal
BPOM Palu mengimbau masyarakat agar tidak memproduksi maupun mengedarkan kosmetik ilegal. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam memilih produk kecantikan.
Intan menegaskan bahwa BPOM akan mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan terkait produksi dan peredaran kosmetik ilegal agar segera melaporkannya kepada BPOM Palu.
“Jika masyarakat menemukan kegiatan mencurigakan terkait kosmetik ilegal, baik produksi dan peredarannya, agar segera melaporkan ke BPOM Palu. Kami akan memproses laporan tersebut dan mengambil langkah-langkah pengamanan dan penindakan jika diperlukan,” ujarnya.
Masyarakat perlu memastikan produk kosmetik yang digunakan memiliki legalitas dan memenuhi persyaratan keamanan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui prinsip CEK KLIK, yakni Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa.
Catatan Investigasi: Empat Hal yang Masih Perlu Dibuka ke Publik
Dari rangkaian keterangan Polda Sulteng dan BPOM Palu, terdapat sejumlah perkembangan yang telah diklarifikasi. Namun, masih ada beberapa aspek penting yang perlu ditelusuri lebih jauh.
Pertama, transparansi hasil pengujian laboratorium.
BPOM menyatakan telah menemukan kandungan bahan berbahaya dalam kosmetik yang diperiksa. Namun, jenis bahan, konsentrasi, dan hasil pengujian belum dijelaskan secara terperinci. Informasi tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat risiko kesehatan dan memastikan konsumen mengetahui produk yang harus dihindari.
Kedua, penelusuran jaringan distribusi.
Dugaan bahwa produk yang masih beredar merupakan stok lama menimbulkan pertanyaan mengenai berapa banyak produk yang telah terdistribusi, di mana saja penyebarannya, dan apakah seluruh reseller telah mendapatkan pemberitahuan resmi. Penelusuran ini penting agar produk yang berpotensi membahayakan konsumen dapat ditarik atau diamankan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Ketiga, mekanisme pengawasan barang bukti yang dipinjam-pakaikan.
Penjelasan Polda mengenai kendaraan yang tidak ditahan perlu dipahami secara utuh, terutama mengenai dasar administrasi pinjam pakai, bentuk jaminan, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengembalian apabila dibutuhkan penyidik.
Keempat, kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua LSM GEBRAK, Muhammad Rizky, sempat meminta aparat mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan dukungan atau perlindungan terhadap aktivitas kosmetik ilegal. Namun, dugaan tersebut masih berupa pernyataan LSM dan belum disertai bukti atau keterangan resmi yang membenarkan keterlibatan pihak tertentu.
Karena itu, penelusuran terhadap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas harus tetap dilakukan berdasarkan bukti, tanpa mendahului hasil penyidikan.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Produsen
Kasus YS menjadi pengingat bahwa persoalan kosmetik ilegal tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengamankan produsen dan menghentikan aktivitas produksi.
Pengawasan juga harus memastikan produk yang telah terlanjur beredar tidak terus dikonsumsi masyarakat, jaringan distribusi ditelusuri, dan pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Terlebih, ketika terdapat dugaan pengulangan perkara setelah sebelumnya dijatuhi hukuman pidana, penanganan yang menyeluruh menjadi penting untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam pengawasan, distribusi, maupun kepatuhan terhadap ketentuan peredaran kosmetik.
Hingga keterangan terakhir yang diperoleh, YS masih menjalani penahanan di Polda Sulteng dan pemeriksaan oleh PPNS BPOM Palu masih berlangsung. Belum ada kesimpulan akhir mengenai hasil penyidikan dalam perkara terbaru ini.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi YS maupun kuasa hukumnya, termasuk pihak-pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan perkara ini. Seluruh dugaan harus tetap diuji melalui proses hukum dan tidak boleh dianggap sebagai kesalahan yang telah terbukti sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Publik kini menunggu bukan hanya kepastian proses hukum terhadap YS, tetapi juga kepastian bahwa kosmetik yang diduga berbahaya tidak lagi beredar dan membahayakan masyarakat.
- Penulis: Rizky Hidayatullah

Saat ini belum ada komentar